Ciamis, 12 Maret 2026 – Pemerintah Desa Sukakerta menyalurkan insentif bagi para Ketua RW, Ketua RT, Imam Masjid, serta Guru Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) pada Kamis (12/3/2026). Penyaluran insentif tersebut bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Desa Sukakerta itu dipandu oleh Kasi Pemerintahan, dihadiri oleh Kepala Desa dan Ketua BPD Sukakerta.

Dalam pengantarnya, Kepala Desa Sukakerta menyampaikan bahwa menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini terdapat kemungkinan sebagian unsur lembaga desa belum dapat menerima insentif seperti biasanya. Ia menjelaskan bahwa kader dan guru PAUD dimungkinkan belum menerima insentif dalam waktu dekat karena sumber anggarannya berasal dari Dana Desa (DD) yang hingga saat ini belum masuk ke rekening desa.

“Kami sampaikan kepada semua pihak agar dapat memahami kondisi yang ada. Dana Desa yang menjadi sumber insentif bagi kader dan guru PAUD sampai saat ini belum diterima oleh pemerintah desa,” ujar Kepala Desa Sukakerta.

Hal senada juga disampaikan Ketua BPD Sukakerta yang mengimbau seluruh unsur masyarakat dan lembaga desa untuk memahami kondisi yang sedang terjadi. Menurutnya, hingga saat ini pemerintah desa masih menunggu kepastian pencairan anggaran dari pemerintah pusat.

Selain itu, keterlambatan anggaran juga berdampak pada tunjangan kinerja Kepala Desa, Perangkat Desa, serta anggota BPD yang hingga kini belum menerima pembayaran. Hal tersebut terjadi karena anggaran yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga belum diterima oleh pemerintah desa.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Sukakerta juga mengajak seluruh pihak untuk mulai memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Desa (PAD). Ia menekankan pentingnya penguatan sumber pendapatan desa, terutama dari sektor usaha desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta KDKMP.

Menurutnya, optimalisasi unit usaha desa menjadi salah satu langkah strategis untuk menjawab tantangan pengelolaan dan ketersediaan anggaran desa di masa mendatang.

“Kita perlu bersama-sama memaksimalkan sumber PAD desa, terutama dari badan usaha desa seperti BUMDes dan KDKMP, agar ke depan desa memiliki kemandirian dalam menghadapi tantangan alokasi anggaran,” pungkasnya.