sukakerta.desa.id – Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis kembali melaksanakan penyerahan sertipikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) tahun 2024 di Desa Sukakerta Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, Rabu (13/11/2024).

Dalam pengantar acara, Kepala Desa Sukakerta Dadang Jayusman mengucapkan terima kasih kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis yang senantiasa memfasilitasi warganya untuk mendapatkan Sertipikat tanah melalui program PTSL. Dimana tahun 2024 merupakan kedua kalinya Pemerintah Desa Sukakerta mengikuti program tersebut.

Sedangkan, Agung Murdhianto, ST sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Program PTSL merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas tanah masyarakat.

“Sertipikasi program PTSL ini bertujuan untuk percepatan pemberian dalam kepastian hukum, dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, cepat, lancar, aman, adil dan merata, serta terbuka dan akuntabel,” jelas Agung.

Sementara itu, Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Ciamis, Feriyanto, S.ST sebagai narasumber kegiatan sosialisasi, menjelaskan bahwa program PTSL adalah program yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia sebagai terobosan untuk mempercepat proses kepengurusan sertipikat tanah.

“Dengan proses yang relatif mudah, status kepemilikan hak atas tanah menjadi jelas, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi akan adanya sengketa atas kepemilikan hak tanahnya,” jelasnya.

Feriyanto berharap status tanah K.3 yang sudah terukur dengan benar dan terdaftar di BPN sejumlah 1.346 bidang di Wilayah Desa Sukakerta dapat ditingkatkan menjadi K.1, untuk diterbitkan sertipikat di tahun 2025 mendatang.

Untuk diketahui, pada tahun 2023 di wilayah Desa Sukakerta sudah terukur 3.000 bidang tanah melalui program PTSL-PM, dan sesuai pengusul sudah diterbitkan sertipikat sejumlah 1.626, sedangkan pada tahun 2024 kembali diterbitkan dan diserahkan 28 sertipikat milik warga.

"Kami siap terjun langsung ke lapangan untuk mengatasi kendala yang dihadapi warga!", tegasnya.

Melalui kegiatan ini diperkenalkan juga Sertipikat Tanah Elektronik, yang merupakan produk terbaru dari Kementerian ATR/BPN.  Dimana, ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. (Ed-Kapem)