Mencermati polemik yang terjadi di beberapa daerah pasca pembagian Bantuan Sosial Pangan (BSP) Tahap 1 yang dibumbui dengan berbagai asumsi yang beredar di medsos, Dadang Jayusman, Kepala Desa Sukakerta secara tegas mengarahkan kegiatan BSP tahap berikutnya untuk mengacu pada arahan Kemensos. Lebih dekatnya pada arahan dari Bupati Ciamis.

Namun, Beliau menyampaikan tidak bisa menyalahkan juga proses yang terjadi kemarin pada tahap 1. Kurangnya panduan dan lambatnya koordinasi yang dibangun oleh TKSK dan stake holder terkait, berakhir pada proses pembagian yang seolah-olah diharuskan pembelanjaannya melalui e-warung.

Bantuan program sembako yang disalurkan melalui PT. Pos Indonesia harus dimanfaatkan oleh KPM untuk membeli bahan pangan sesuai ketentuan, yakni memenuhi gizi seimbang atau barang yang lainnya yang telah ditentukan oleh Kemensos.

"Pemerintah Desa hanya berkewajiban untuk memberikan sosialisasi, karena KPM pun harus faham bahwa bahan pangan dimaksud telah ditentukan kriterianya," ujar Kades Sukakerta.

Untuk mendapat kepastian Beliau berkoordinasi dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, Ilmayasa. Dari panduan  yang diberikan bahwa bahan pangan yang ditentukan harus memiliki kandungan sebagai berikut :

1. Karbohidrat;
2. Protein Hewani;
3. Protein Nabati, dan/atau;
4. Vitamin dan Mineral.

Terkait masalah tempat pembelanjaan setelah uang diterima, silahkan KPM mencari barang dimaksud di pasar atau warung-warung terdekat yang menawarkan harga dan kualitas barang terbaik.

"Hari ini sudah diterima lagi daftar BNBA KPM Penerima sejumlah 387 Orang  untuk Sukakerta. Insya Allah, jika memungkinkan kita akan undang seluruh KPM BSP tersebut, agar lebih memahami panduan sehingga tidak ada lagi polemik serupa pasca pembagian nanti," Kepala Desa sukakerta menyampaikan rencananya.

(ed-Kapem)